DPR RI Desak Hilangkan "Perbudakan" Terhadap Perawat

Baca Juga

Aksi jalanan ribuan perawat dari seluruh daerah yang menggeruduk Gedung DPR RI  telah menguak adanya praktik perbudakan terhadap mereka.

Dengan status yang masih honorer dan tenaga kerja sukarela, ternyata para perawat yang banyak bekerja di sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) baik di RSUD, puskesmas ataupun klinik hanya mendapat upah Rp 100 ribu per bulan.

Bahkan, kerja mereka pun dinilai lebih keras dibanding para perawat senior yang sudah berstatus PNS.

Atas dasar itu, Komisi IX meminta pemerintah memperhatikan nasib mereka.

"Banyak catatan aspirasi yang telah kami terima dari mereka. Dan itu akan kami pertanyakan ke pemerintah, khususnya kementerian kesehatan agar menghentikan praktik 'perbudakan modern'. Dimana perawat yang disebut sukarelawan ini telah bekerja namun tidak menerima upah. Bahkan hanya keikhlasan faskes dalam memberikan upah," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, kepada indopos.co.id di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (17/3).

Selain menerima upah jauh dari upah yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah, kata Dede, para perawat honorer dan sukarela ini juga harus pakai 'uang jasa' kepada oknum hanya untuk sekedar bisa bekerja di berbagai faskes.

"Praktek Ini sangat zalim, dan seperti perbudakan modern dan harus dihapuskan," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun menerangkan pada Senin (20/3) nanti, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan kementerian kesehatan. "Dan aspirasi mereka ini nantinya akan kami sampaikan ke menteri untuk kemudian harus dilaksanakan. Karena ini menyangkut nasib hidup ribuan orang," tegasnya.

"Seharusnya, perawat sebagai ujung tombak tenaga medis tentu harus diberikan atensi atas pekerjaan yang penuh resiko. Termasuk bagaimana mereka juga terasuransikan oleh BPJS dan bukan sebaliknya seperti diperbudak," pungkasnya menambahkan.

Diketahui, pada Kamis (16/3) kemarin sebanyak 5.000 ribu massa yang tergabung Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (FORKOM PHI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Sumber : Indopos.co.id